Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,68 miliar untuk percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Barat. Fokus utama penggunaan dana tersebut menyasar pada peningkatan kualitas jalan dan rehabilitasi jembatan.

Bupati Bulungan, Syarwani, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama di tingkat kecamatan dan desa.

"Pemda Bulungan terus berkomitmen meningkatkan infrastruktur, khususnya di wilayah kecamatan dan desa,” ujar Syarwani saat menghadiri agenda pengukuhan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Tanjung Palas Barat, Selasa (28/4/2026).

Dari total anggaran tersebut, proyek fisik dengan porsi terbesar dialokasikan untuk peningkatan Jalan Gunung Seriang-Peso (STA Gunung Ilanun). Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 6,94 miliar dan diproyeksikan menjadi urat nadi distribusi barang serta mobilitas warga.

Menurut Syarwani, akses ini sangat krusial sebagai penghubung utama antarwilayah di Bulungan. "Jalan ini sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang,” katanya.

Selain jalur utama, Pemkab Bulungan juga menyasar jalan pemukiman dan jembatan di beberapa titik desa, di antaranya:

Desa Long Sam: Peningkatan jalan lingkungan (Rp 935,99 juta), peningkatan jalan simpang poros Peso-Merukau (Rp 559,02 juta), serta rehabilitasi jembatan di RT 3 (Rp 128,17 juta).

Desa Long Beluah: Peningkatan jalan di lingkungan RT IV dengan alokasi sebesar Rp 113,09 juta.

Syarwani menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur di level desa bertujuan untuk mempermudah aktivitas harian warga sekaligus mendorong roda perekonomian lokal.

Pembangunan infrastruktur yang merata diyakini menjadi kunci utama dalam membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan standar hidup masyarakat pedesaan. Harapannya, masyarakat dapat merasakan langsung dampak nyata dari kehadiran pemerintah melalui pembangunan fisik.

Saat ini, seluruh paket pekerjaan tersebut masih dalam proses administratif.

“Kita ingin memastikan masyarakat di desa juga merasakan manfaat pembangunan secara nyata. Sekarang ini seluruh proyek masih dalam tahap tender,” tutup Syarwani.