Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2025.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Bulungan, Kilat, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna ke-II Masa Persidangan II Tahun 2026 di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Senin (11/5/2026).

"Rekomendasi yang disampaikan DPRD hari ini merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat," ujar Kilat.

Dalam rapat tersebut, DPRD Bulungan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah sektor pendidikan dan kesehatan.

Wakil Ketua DPRD Bulungan, H. Dwi Sugiarto, menyoroti rendahnya serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di bidang pendidikan pada tahun 2025. Ia mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi mendalam agar permasalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Di bidang kesehatan, legislatif menaruh perhatian serius pada mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Bunyu dan tertundanya pembangunan Puskesmas Tanah Kuning akibat kendala lahan.

"DPRD juga meminta pemerintah daerah memastikan keberadaan tenaga kesehatan di puskesmas pembantu desa serta meningkatkan pelayanan bagi pasien BPJS di fasilitas kesehatan daerah," kata Dwi Sugiarto.

Selain pelayanan dasar, sektor infrastruktur juga tak luput dari evaluasi. DPRD mencatat masih adanya sejumlah proyek jalan dan jembatan yang belum rampung pada 2025.

Salah satu yang mendesak adalah perbaikan kerusakan jalan poros Tanjung Palas–Salimbatu. Akses antarwilayah dinilai krusial untuk menunjang mobilitas warga serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Kilat mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program pembangunan. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan DPRD akan menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran, baik pada tahun berjalan maupun tahun depan.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efektif," tambah Kilat.

Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menjelaskan bahwa pemberian rekomendasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan.

Ia berharap melalui evaluasi ini, percepatan pembangunan di Kabupaten Bulungan dapat terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kita berharap ini menjadi sarana evaluasi bersama dalam mewujudkan percepatan pembangunan agar Kabupaten Bulungan semakin maju, mandiri, dan sejahtera," pungkas Riyanto.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta puluhan anggota DPRD Kabupaten Bulungan.