Bupati Syarwani Sampaikan Nota Jawaban Empat Raperda, Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tetap Prioritas
Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan nota jawaban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap empat rancangan peraturan daerah (raperda) dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Senin (26/01/2026). Dalam penjelasan tersebut, pemerintah daerah memastikan komitmen alokasi anggaran prioritas bagi sektor pendidikan dan kesehatan pada Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Adapun keempat rancangan regulasi yang dibahas meliputi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten Bulungan Tahun 2025–2044, Raperda tentang Pengelolaan dan Perlindungan Perikanan Perairan Darat, serta Raperda tentang Pembentukan Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Tanjung Selor Utara, dan Kelurahan Sepunggur di Kecamatan Tanjung Selor.
Terkait Raperda APBD 2027, Syarwani menegaskan Pemkab Bulungan secara konsisten mengalokasikan minimal 20 persen dari total anggaran belanja daerah untuk sektor pendidikan. Anggaran tersebut diarahkan guna membiayai program wajib belajar 12 tahun, peningkatan mutu layanan, serta rehabilitasi dan pemerataan sarana pendidikan hingga ke wilayah pedesaan.
"Untuk sektor kesehatan, porsi anggaran minimal 14 persen dari APBD disalurkan guna memperkuat fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit daerah, penambahan tenaga medis atau dokter spesialis, serta kepesertaan jaminan kesehatan melalui BPJS," ungkap Syarwani.
Mengenai Raperda Rencana Induk SPALD, regulasi ini disusun mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait urusan wajib pelayanan dasar sanitasi serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017. Dokumen berjangka waktu 20 tahun ini dirancang untuk memberikan kepastian regulasi dan arah tata ruang sanitasi daerah.
Pendekatan pengelolaannya memadukan SPALD Setempat dan SPALD Terpusat dengan mengintegrasikan alokasi anggaran melalui program Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), disertai pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas di tingkat desa maupun kelurahan.
Sementara itu, Syarwani menjelaskan bahwa Raperda tentang Pengelolaan dan Perlindungan Perikanan Perairan Darat disusun berdasarkan amandemen UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 45 Tahun 2009 serta UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini diharapkan mampu menjaga kelestarian ekosistem perairan darat sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.