BulunganKU.ID – Meskipun berbagai pihak kerap menyoroti capaian 100 hari kerja, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bahwa fokus kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Kilat Bilung A.Md lebih kepada penguatan fundamental pemerintahan dan optimalisasi program pembangunan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Syarwani saat menjadi narasumber dalam program “Kepala Daerah Menyapa” di studio RRI Pro 1 Tarakan, Selasa (3/6/25). Ia didampingi Ketua DPRD Bulungan Riyanto, S.Sos, dan Rektor Universitas Kalimantan Utara (Unikaltar) Dr. Didi Adriansyah S.T.P., M.M.
Bupati Syarwani menjelaskan, jika ada penilaian positif dari publik terkait 100 hari kerja, hal itu justru menjadi masukan berharga untuk perbaikan berkelanjutan. Komitmennya bersama Wakil Bupati dan seluruh jajaran perangkat daerah adalah mengoptimalkan program pembangunan sesuai visi misi Bulungan 2024-2029, dengan tema besar keberlanjutan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Komitmen kita bersama Pak Wakil Bupati, dalam merumuskan program pembangunan Kabupaten Bulungan hari ini, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga semangat membangun Bulungan hari ini adalah semangat inklusif, bukan eksklusif,” terang Syarwani, menekankan pendekatan kolaboratif dalam setiap kebijakan.
Dari 15 program prioritas yang dicanangkan, Bupati menyebut ada dua program yang mengalami perbaikan karena telah mampu dilaksanakan, salah satunya adalah penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bulungan.
Kendati demikian, terkait capaian 100 hari kerja, Bupati menyerahkan sepenuhnya kepada publik untuk menilainya sejak dirinya dilantik bersama Wakil Bupati pada 20 Februari 2025.
Secara garis besar, program pembangunan Bulungan saat ini mengusung keberlanjutan dan telah terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Visi besar Pemkab Bulungan adalah mewujudkan Bulungan unggul melalui pembangunan hijau berkelanjutan, yang terwujud dalam lima misi utama, termasuk di antaranya sektor pangan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan layanan dasar, peningkatan kinerja pemerintahan, serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.
“Fokus Pemerintah Daerah Bulungan berkaitan dengan pangan sangat kuat, dengan visi besarnya menjadikan Bulungan lumbung pangan Kaltara termasuk menopang kebutuhan pangan IKN dan nasional secara umum,” tegas Bupati, menyoroti peran strategis Bulungan dalam ketahanan pangan.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Bulungan Riyanto menilai bahwa 100 hari pemerintahan Syarwani-Kilat belum menjadi tolak ukur final. Namun, ia mengakui bahwa kinerja pemerintahan sudah sangat responsif terhadap isu-isu strategis sesuai visi dan misinya.
“Kita melihat dalam kinerja 100 hari program pembangunan strategis daerah sudah berjalan meskipun belum maksimal,” jelas Riyanto.
Dari perspektif akademisi, Rektor Unikaltar Dr. Didi Adriansyah menambahkan bahwa rentang waktu 100 hari kerja terlalu dini untuk dijadikan barometer penilaian kinerja pemerintah daerah, terutama mengingat RPJMD Bulungan masih dalam tahap penyusunan.
Selain itu, kondisi ruang fiskal (keuangan) yang sempit akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda dalam merealisasikan rencana pembangunan.
Kendati demikian, Dr. Didi secara objektif menilai bidang pertanian menunjukkan pertumbuhan paling pesat selama 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan.
Hal ini diperkuat dengan adanya program pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional, di mana Bulungan menjadi salah satu lokus utamanya.
“Program pemerintah pusat ini bagaikan gayung bersambut dengan visi misi Bulungan untuk ketahanan pangan,” ujarnya.
Tahun ini, Bulungan bahkan mendapatkan program optimalisasi lahan (Oplah) sekitar 4.100 hektare dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Rektor Unikaltar juga mengapresiasi pelibatan peran anak muda dalam program pembangunan daerah, khususnya program Madya (Muda Berdaya, Muda Berkarya), yang dinilai memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan sektor pertanian, terutama di wilayah Sajau Hilir.
“Kebijakan yang mengarah pada 15 program prioritas sudah on the track (dijalur yang benar),” pungkas Dr. Didi, meskipun ia mengakui bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan proses dan mekanisme yang bertahap.
