Pemerintah Kabupaten Bulungan resmi memulai digitalisasi sistem pembayaran di Pelabuhan Kayan II, Tanjung Selor, melalui soft launching "Pelabuhan Kayan II Siap QRIS", Jumat (17/4/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih aman dan akuntabel di sektor transportasi perairan.Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., menyatakan bahwa penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di pelabuhan ini adalah wujud nyata komitmen daerah dalam memperluas ekosistem digital.

Ia menekankan bahwa inovasi ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menjamin transparansi retribusi daerah.

"Dengan digitalisasi, kita meyakini bahwa transaksi yang berpotensi berdampak secara hukum dapat diminimalisir. Ini juga memberikan kepastian akuntabilitas bagi petugas kami di lapangan," ujar Syarwani dalam sambutannya di Pelabuhan Kayan II.

Dukungan Penuh Bank IndonesiaAcara ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Utara. Kehadiran pihak BI mempertegas sinergi antara Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan otoritas moneter untuk mendorong masyarakat beralih ke transaksi non-tunai.

Syarwani mengapresiasi dukungan BI dan pihak perbankan yang telah membantu membangun ekosistem digital di fasilitas publik tersebut.

"Membangun ekosistem digital ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Perlu dukungan luas, termasuk dari teman-teman perbankan dan para pemilik armada," tambahnya.

Komitmen Ramah DisabilitasSelain digitalisasi, dalam kesempatan yang sama, Bupati Syarwani juga menyoroti keunggulan Pelabuhan Kayan II sebagai bagian dari gerakan "Bulungan Inklusi Ramah Disabilitas".

Saat ini, delapan warung di area pelabuhan telah menerapkan pembayaran melalui QRIS dan memberikan dukungan khusus bagi warga disabilitas.Pemkab Bulungan juga telah bekerja sama dengan asosiasi pemilik armada untuk memberikan potongan harga tiket bagi penyandang disabilitas yang menggunakan jasa transportasi di pelabuhan tersebut.

"Kita pastikan pemerintah hadir tidak hanya bagi warga yang normal, tapi juga bagi saudara-saudara kita yang disabilitas melalui penyediaan fasilitas publik yang inklusif," pungkas Syarwani.