Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, secara resmi membuka agenda Evaluasi dan Pendampingan SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) tahun 2026 di lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bertempat di Ruang Tenguyun, Gedung Kantor Bupati pada Jumat (6/3/2026), kegiatan ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak boleh terjebak dalam rutinitas formalitas semata. Ia menggarisbawahi bahwa SAKIP adalah alat untuk memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dampak positif bagi masyarakat.

"Kita dituntut menyelaraskan perencanaan hingga pelaporan secara sistematis. Orientasi kita harus bergeser, bukan lagi soal seberapa besar anggaran yang terserap, melainkan apa hasil nyata yang dirasakan publik," ujar Kilat.

Menuju Zona Integritas dan Bebas KorupsiAgenda yang diprakarsai oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ini juga memfokuskan pada pembangunan Zona Integritas (ZI).

Pemerintah Kabupaten Bulungan berkomitmen menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik KKN.Melalui pendampingan ini, diharapkan semakin banyak unit kerja yang mampu meraih predikat:Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Komitmen Pimpinan dan Perangkat DaerahKegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran Asisten, Staf Ahli, hingga seluruh pimpinan perangkat daerah. Wabup Kilat berpesan agar seluruh jajaran mengikuti proses evaluasi ini dengan serius dan terbuka terhadap masukan tim pendamping.

"Evaluasi ini adalah momentum perbaikan berkelanjutan. Saya minta seluruh peserta melakukan tindak lanjut konkret di unit kerja masing-masing demi Bulungan yang lebih akuntabel," pungkasnya.